Polemik Gerai Koperasi Desa Merah Putih

 

Polemik pembangunan Gedung Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Gampong Bukit Meusara, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, mencuat setelah lokasi pembangunan dipagari oleh pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah.

 

Area pembangunan diketahui dipasangi pagar menggunakan batang kayu dan kawat duri. Di lokasi tersebut juga terpasang spanduk bertuliskan, “Tanah Ini Milik M. Nasir, Nomor Akte Jual Beli 60/2023”, sebagai bentuk klaim kepemilikan atas lahan itu.

 

Menanggapi hal tersebut, Keuchik Gampong Bukit Meusara, Azhari, bersama masyarakat setempat memberikan klarifikasi terkait status tanah yang kini menjadi lokasi pembangunan Gedung Koperasi Merah Putih.

 

Menurut Azhari, lahan tersebut merupakan bagian dari kawasan perumahan yang sebelumnya dibangun oleh developer PT Meusara Agung.

 

Hal itu, kata dia, diperkuat dengan dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 01 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar Nomor 01.03.04.67.3.00001 atas nama PT Meusara Agung yang dipimpin Sopyan Ibrahim Tiba.

 

“Tanah ini sejak awal merupakan bagian dari fasilitas umum perumahan yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat Gampong Bukit Meusara,” ujar Azhari, Jumat (15/5/2026).

 

Ia menjelaskan, sebelum adanya klaim dari pihak tertentu, lokasi tersebut telah lebih dahulu dipagari menggunakan kawat duri dengan anggaran Dana Desa sebagai bentuk pengamanan aset gampong.

 

Azhari juga menyebutkan, pemerintah gampong sebelumnya telah berupaya menyelesaikan persoalan itu secara kekeluargaan.

 

Salah satu langkah yang ditempuh yakni menawarkan penggantian biaya pembuatan dokumen Akta Jual Beli (AJB) kepada pihak yang mengklaim kepemilikan tanah. Namun, upaya tersebut belum mencapai kesepakatan.

 

“Perangkat desa sudah menawarkan penggantian biaya pembuatan AJB, namun belum disetujui karena dinilai tidak sesuai dengan nominal yang diminta,” katanya.

 

Sebelum pembangunan gedung koperasi dimulai, Pemerintah Gampong Bukit Meusara bersama perangkat desa dan tokoh masyarakat juga telah menggelar musyawarah terkait status lahan tersebut.

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Eks Keuchik Lamhasan Peukan Bada di Duga selewengkan APBG Rp. 666 juta

Gambar
Bekas Keuchik Gampong Lamhasan, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Buchari MY, diduga menyelewengkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) dengan total kerugian mencapai lebih dari Rp 666 juta. Dugaan tersebut terungkap berdasarkan hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan Inspektorat Aceh Besar terhadap realisasi APBG Gampong Lamhasan tahun anggaran 2020 hingga 2025. Pemeriksaan itu bermula dari surat Tuha Peut Gampong Lamhasan tertanggal 17 September 2025 yang memuat sejumlah persoalan terkait pengelolaan anggaran desa setelah berakhirnya masa jabatan keuchik. Menindaklanjuti laporan tersebut, Camat Peukan Bada mengajukan permohonan pemeriksaan khusus kepada Bupati Aceh Besar pada 16 Oktober 2025. Inspektorat Aceh Besar kemudian melakukan audit sejak 21 Oktober hingga 8 November 2025. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan sejumlah dugaan penyimpangan dengan total nilai mencapai Rp 666 juta lebih. Rincian temuan tersebut meliputi Pendapatan Asli Gampong (PAG) ya...
Baca selengkapnya

BUMG Leu Ue Jadi Percontohan, Kementerian Desa dan DPMG Aceh Besar Turun Langsung Lakukan Pembinaan

Gambar
  Upaya penguatan ekonomi gampong terus menunjukkan perkembangan positif di Kabupaten Aceh Besar. Salah satunya terlihat di Gampong Leu Ue, Kecamatan Darul Imarah, yang kini menjadi perhatian berbagai pihak berkat keberhasilan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dalam mengelola potensi ekonomi masyarakat.  Gampong Leu Ue yang berjarak sekitar 3 kilometer di selatan perbatasan Kota Banda Aceh memiliki luas wilayah 66 hektare dengan jumlah penduduk sebanyak 2.138 jiwa atau 647 kepala keluarga. Secara umum, kondisi ekonomi masyarakat sebelumnya masih didominasi kelompok berpenghasilan rendah dengan beragam jenis mata pencaharian. Namun, seiring waktu, kondisi tersebut perlahan mulai membaik dan memberikan harapan baru bagi peningkatan kesejahteraan warga. Perubahan ini tidak terlepas dari kehadiran BUMG “Maju Sejahtera” yang menjadi motor penggerak ekonomi gampong. Lembaga usaha ini berfokus pada pengelolaan potensi lokal untuk memperkuat struktur ekonomi masyarakat. Saat in...
Baca selengkapnya